PrimeAset
RegulasiTerverifikasi OJK

Modal inti minimum Rp3 triliun: aturan yang mendorong bank kecil mencari modal

Sejak 2020 OJK menetapkan lantai modal inti bagi bank umum yang naik bertahap sampai Rp3 triliun. Aturan ini menjelaskan banyak peristiwa di saham bank kecil beberapa tahun terakhir: masuknya investor baru, pergantian nama, dan rangkaian rights issue. Berikut isi pokoknya dan cara menghubungkannya dengan saham yang Anda pantau.

Redaksi PrimeAset · diperbarui 28 September 2026

Koin perak berjatuhan mengisi toples kaca, gambaran bank yang menambah modal inti sampai batas minimum

Isi pokok POJK 12/POJK.03/2020

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan pada 17 Maret 2020. Menurut ringkasan dan dokumen tanya-jawab yang dipublikasikan OJK, modal inti minimum bank umum wajib dipenuhi paling sedikit Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

Sumber: ringkasan dan FAQ POJK 12/POJK.03/2020 di situs OJK, diakses September 2026.
Batas waktuModal inti minimum
31 Desember 2020Rp1 triliun
31 Desember 2021Rp2 triliun
31 Desember 2022Rp3 triliun

Dokumen tanya-jawab OJK juga menyebut dua perlakuan khusus:

Istilah "modal inti" di sini mencakup modal disetor, cadangan, dan laba yang ditahan, setelah dikurangi unsur tertentu. Untuk bank yang terus merugi, kerugian itu menggerus modal inti dari dalam, sehingga jarak ke batas minimum bisa menyempit meski tidak ada perubahan lain.

Lima jalan yang disediakan aturan

Dokumen OJK menguraikan beberapa cara konsolidasi yang bisa dipakai bank untuk memenuhi ketentuan ini, antara lain penggabungan, peleburan, atau integrasi; pengambilalihan yang diikuti konsolidasi; pembentukan kelompok usaha bank; serta pemisahan unit usaha syariah. Di luar konsolidasi, bank tentu bisa menambah modal sendiri, misalnya lewat rights issue atau masuknya pemegang saham baru.

Dari sisi pemegang saham publik, setiap jalan punya konsekuensi yang berbeda:

JalanYang biasanya terjadi pada sahamPertanyaan untuk dicek
Rights issueJumlah saham bertambah; pemegang yang tidak menebus terdilusiRasio, harga pelaksanaan, siapa pembeli siaga
Masuknya investor strategisPengendali bisa berganti; nama dan strategi bank ikut berubahHarga pengambilalihan, rencana bisnis, kewajiban penawaran tender
Penggabungan atau peleburanSaham ditukar dengan rasio tertentuRasio tukar dan hak pemegang saham yang tidak setuju
Masuk kelompok usaha bankBatas modal lebih rendah untuk bank anggotaSiapa perusahaan induk dan bagaimana dukungannya

Jejaknya di daftar pantau PrimeAset

Beberapa peristiwa di enam emiten kami terjadi pada masa berlakunya tahapan tersebut. Kami tidak menyimpulkan bahwa aturan ini satu-satunya alasan, tetapi hubungannya layak diperhatikan:

Cara mengecek posisi modal inti sebuah bank

  1. Buka laporan keuangan publikasi triwulanan bank di situs perseroan atau situs OJK.
  2. Cari bagian perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum; di sana tercantum modal inti (Tier 1) dan rasio kecukupan modal.
  3. Bandingkan modal inti dengan batas yang berlaku untuk bank itu (Rp3 triliun, atau Rp1 triliun bila bank anggota KUB).
  4. Bila bank sedang merugi, taksir berapa triwulan kerugian yang bisa diserap sebelum modal mendekati batas. Contoh hitungan seperti ini ada di artikel bank digital yang masih merugi.

Satu catatan tambahan: modal inti berbeda dengan rasio kecukupan modal. Bank bisa memiliki modal inti di atas Rp3 triliun, tetapi rasio kecukupan modalnya tipis karena kreditnya tumbuh jauh lebih cepat. Sebaliknya, bank kecil dengan kredit sedikit bisa punya rasio tinggi walau modal intinya pas-pasan. Karena itu, baca kedua angka bersama-sama.

Batas modal yang terpenuhi bukan jaminan saham akan naik. Ia hanya syarat agar bank tetap beroperasi dalam kategori yang sama. Harga saham tetap ditentukan oleh banyak hal lain, termasuk kinerja dan sentimen pasar.

Tanya-jawab ringkas

Berapa modal inti minimum bank umum menurut OJK?

Rp3 triliun, dipenuhi paling lambat 31 Desember 2022 berdasarkan POJK 12/POJK.03/2020, dengan tahapan Rp1 triliun pada akhir 2020 dan Rp2 triliun pada akhir 2021.

Apakah semua bank wajib Rp3 triliun?

Menurut FAQ OJK, bank anggota kelompok usaha bank yang bukan perusahaan induk cukup memenuhi Rp1 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah mendapat perpanjangan sampai akhir 2024.

Mengapa aturan modal penting bagi pemegang saham bank kecil?

Karena cara bank memenuhinya, seperti rights issue atau masuknya investor baru, bisa mengubah porsi kepemilikan, pengendali, dan arah bisnis bank.